Pengamat politik Muhammad Asratillah menilai tahun 2026 menjadi fase krusial bagi arah politik nasional maupun daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Ia menyebut, setelah 2025 menjadi masa pemanasan, tahun ini merupakan tahap ujian yang sesungguhnya.
Menurutnya, dinamika politik nasional pada 2026 akan dipengaruhi tiga isu utama, yakni stabilitas pemerintahan, tekanan ekonomi dan sosial, serta kualitas demokrasi. Ia menilai pemerintah saat ini cukup kuat secara politik, namun diiringi dengan ekspektasi publik yang semakin tinggi.
More Read
Asratillah menjelaskan, isu ekonomi masyarakat akan menjadi faktor paling menentukan. Kondisi seperti tekanan fiskal, ketahanan pangan, harga energi, hingga dampak perubahan iklim dinilai akan langsung dirasakan masyarakat dan mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, isu demokrasi dan tata kelola kekuasaan juga diperkirakan kembali menguat, terutama terkait hubungan pusat dan daerah serta arah sistem demokrasi ke depan.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi politik pemerintah. Menurutnya, banyak kebijakan yang secara teknis tepat, namun sulit diterima publik karena penyampaiannya kurang efektif.
Di tingkat daerah, khususnya Sulawesi Selatan, ia menilai 2026 akan menjadi periode penataan ulang kekuatan politik lokal. Peta politik dinilai masih didominasi jejaring elite dan cenderung bersifat pragmatis.
Beberapa partai disebut memiliki peluang lebih besar, terutama yang memiliki struktur kuat dan akses kekuasaan. Sementara partai lain dinilai perlu beradaptasi dengan dinamika politik lokal agar tetap relevan.
Secara umum, ia menyimpulkan bahwa politik di Sulawesi Selatan pada 2026 akan lebih ditentukan oleh kemampuan partai dalam membaca kebutuhan masyarakat dan mengelola kekuatan internal, dibandingkan sekadar kekuatan simbolik.
