Sulawesi Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp258,17 miliar melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 62,54 kilometer yang tersebar di 20 kabupaten dan kota.
Program ini merupakan bagian dari Inpres Jalan Daerah 2025 yang diresmikan Presiden pada 23 Juni 2026. Secara nasional, program tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan memperkuat konektivitas dan mendukung mobilitas masyarakat.
Di Sulawesi Selatan, proyek yang dibiayai melalui APBN 2025 akan menyasar sejumlah ruas jalan yang dinilai penting untuk mendukung akses masyarakat dan distribusi barang.
More Read
Daerah penerima program meliputi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Takalar, Jeneponto, Barru, Bone, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Pinrang, Soppeng, Sidenreng Rappang, Wajo, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, serta Kota Parepare dan Kota Palopo.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma, menjelaskan bahwa seluruh usulan proyek berasal dari pemerintah daerah dan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.
“Seluruh usulan berasal dari pemerintah daerah dan didasarkan pada kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Indra.
Menurutnya, proses penetapan proyek dilakukan melalui tahapan verifikasi administrasi dan seleksi berbasis sistem untuk menentukan ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan.
Beberapa proyek dengan nilai anggaran terbesar berada di Kabupaten Wajo, Sinjai, dan Bantaeng. Peningkatan Jalan Soro–Labata di Kabupaten Wajo memperoleh alokasi sekitar Rp20,15 miliar. Sementara itu, peningkatan Jalan Koridor I di Kabupaten Sinjai mendapat anggaran Rp19,93 miliar dan perbaikan Jalan Kalamassang–Moti di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp19,77 miliar.
Pembangunan dan peningkatan jalan masih menjadi salah satu kebutuhan utama di berbagai daerah Sulawesi Selatan, terutama untuk mendukung akses menuju kawasan pertanian, pusat perdagangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga wilayah yang menjadi penggerak ekonomi lokal. Dengan total anggaran lebih dari Rp 258 miliar, program ini menjadi salah satu intervensi infrastruktur terbesar yang diterima Sulawesi Selatan pada 2025.
