Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan masih menjadi persoalan. Meski berulang kali ditertibkan, aktivitas tambang ilegal tersebut dinilai belum sepenuhnya berhenti dan berpotensi merusak lingkungan.
Kondisi ini mendorong Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS) mendatangi DPRD Luwu, Rabu (18/11/2026). Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), warga mendesak penghentian PETI serta penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemodal.
Perwakilan AMASS, Hajar mempertanyakan efektivitas penertiban yang telah berulang kali dilakukan aparat. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal yang masih berlangsung menunjukkan perlunya penindakan lebih menyeluruh termasuk mengusut pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali kegiatan PETI di DAS Suso.
“Kami minta hentikan PETI. Hentikan kejahatan lingkungan ini. Kami menanyakan apa yang sudah dilakukan kepolisian dan kejaksaan,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakapolres Luwu Kompol Misbahuddin menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan belasan kali penertiban sejak 1 Agustus hingga 13 September 2026. Namun, aktivitas PETI masih menjadi perhatian hingga operasi kembali digelar pada 14 November di Desa Tumbubara.
Dalam operasi terakhir, polisi menemukan enam unit alat berat, empat operator, dan seorang pekerja talang yang kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penertiban berulang belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan PETI di kawasan tersebut.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Luwu, Prasetyo Purbo menyatakan pihaknya masih menunggu pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian. Proses hukum selanjutnya akan dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap.
Setelah mendengarkan tuntutan warga dan penjelasan aparat, DPRD Luwu menetapkan sembilan rekomendasi melalui dokumen Nomor 000.15/1006/DPRD/XI/2026. Rekomendasi tersebut mencakup penindakan PETI dalam waktu 1 x 24 jam hingga maksimal 2 x 24 jam, pembentukan posko pengawasan, serta pengusutan pelaku, pemodal, dan pemilik lahan yang terlibat.
DPRD juga meminta transparansi proses hukum dan barang bukti serta pengujian kualitas air untuk mengetahui kondisi lingkungan DAS Suso. Pemerintah daerah turut diminta mengusulkan reklamasi Sungai Suso dan memastikan setiap alat berat yang masuk ke wilayah desa mendapat rekomendasi dari pemerintah desa setempat.
Sembilan rekomendasi tersebut menjadi langkah lanjutan untuk menangani aktivitas PETI yang belum terselesaikan. Namun efektivitasnya masih bergantung pada tindak lanjut aparat penegak hukum dan pengawasan agar aktivitas tambang ilegal tidak kembali berlangsung.
