Perusahaan asal Australia menjajaki peluang investasi untuk melanjutkan pembangunan jalur Kereta Api Trans Sulawesi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Selain pengembangan jalur yang sudah ada, investor tersebut juga tertarik pada layanan angkutan kereta barang.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Asrul Sani, mengatakan perwakilan perusahaan tersebut telah berkunjung bersama pihak konsulat untuk membahas peluang investasi di sektor perkeretaapian.
Pemprov Sulsel kemudian menghubungkan calon investor dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), mengingat kewenangan pembangunan dan pengembangan jaringan kereta api berada di pemerintah pusat.
“Terakhir ada perusahaan dari Australia dan bersama konsulatnya datang, sebenarnya mereka berminat, cuma memang karena itu kan kewenangannya Kementerian Perhubungan, jadi kami kemarin minta kontak, kami sudah kasih kontak di Kementerian Perhubungan maupun dari PT KAI, kami sudah sambungkan ke sana,” kata Asrul di Kantor DPMPTSP Sulsel, Senin (2/11/2026).
Menurut Asrul minat perusahaan Australia tersebut mencakup kelanjutan jalur yang telah dibangun sekaligus pengembangan kereta barang, sebagaimana potensi yang telah diidentifikasi dalam kajian awal proyek.
“Sebenarnya mereka berminat untuk melanjutkan yang sudah ada maupun penjajakan untuk kereta-kereta barang karena kan sebenarnya hasil kajian awal itu kan memang kereta barang,” ujarnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020, jaringan Kereta Api Trans Sulawesi direncanakan membentang sekitar 1.513 kilometer. Pembangunan tahap awal di Sulsel mencakup jalur sekitar 145 kilometer dari Stasiun Mandai di Kabupaten Maros hingga Stasiun Palanro di Kabupaten Barru, tetapi belum sepenuhnya tersambung sesuai rencana Makassar – Parepare.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyebut Kementerian Perhubungan tengah mengupayakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembiayaan kelanjutan proyek.
“Skema yang sekarang ini dengan Kementerian Perhubungan itu mengupayakan supaya menjadi kerja sama pemerintah dan badan usaha,” kata Andi Iwan.
Menurutnya, apabila penjajakan dengan pihak swasta tidak menghasilkan kesepakatan, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain kebutuhan pendanaan, penyelesaian pembebasan lahan di sejumlah wilayah masih menjadi kendala pembangunan. Hingga kini, minat perusahaan Australia tersebut masih dalam tahap pembahasan awal dan belum menghasilkan kesepakatan investasi maupun jadwal kelanjutan proyek.
