Komisi III DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Luwu dan Polda Sulawesi Selatan menjaga keamanan serta kelancaran akses masyarakat di sekitar wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area (Masmindo). Permintaan tersebut menyusul sengketa lahan Rante Balla yang berdampak pada aktivitas pekerja dan ekonomi warga Kecamatan Latimojong.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut merupakan pembahasan ketiga setelah rapat pada 29 September dan 7 Oktober 2026 terkait klaim kepemilikan lahan kelompok Anak Adat Rante Balla (AARB).
Sengketa berkembang setelah kelompok AARB melakukan pemalangan akses menuju kawasan Proyek Awak Mas pada Oktober 2026. Pemalangan tersebut menghambat mobilitas pekerja dan masyarakat serta memicu keberatan dari sejumlah warga yang merasa kegiatan ekonominya terdampak.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Luwu Patahudding, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma, unsur DPRD, serta sejumlah perwakilan masyarakat. Dalam pertemuan itu, berbagai pihak menyampaikan dampak pemalangan sekaligus pandangan mengenai penyelesaian sengketa lahan.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), Ismail Wahid, menyebut lebih dari 4.000 pekerja tidak dapat beraktivitas akibat pemalangan jalan. Ia juga mengungkap dugaan intimidasi terhadap karyawan yang terjadi selama pemblokiran akses.
“Ada keluarga yang melakukan blokade jalan. Bahkan mereka menggunakan senjata tajam, lalu mengintimidasi karyawan sehingga mereka tidak bekerja,” kata Ismail. Ia menambahkan bahwa lebih dari 4.000 pekerja terdampak akibat persoalan tersebut.
Perwakilan Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang turut menyampaikan kesulitan yang dialami pelaku usaha kecil di Kecamatan Latimojong. Menurutnya, terhambatnya akses menuju kawasan tambang turut memengaruhi penghasilan warga yang bergantung pada aktivitas ekonomi setempat.
“Pasca terjadinya pemblokiran kemarin, semua aktivitas masyarakat baik itu aktivitas ekonomi, tambang, berhenti total,” ungkap perwakilan UMKM. Ia menyebut kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha kecil di Kecamatan Latimojong mengalami kesulitan.
Menanggapi persoalan itu, Komisi III meminta Polda Sulsel dan Bupati Luwu memastikan keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional di sekitar konsesi Masmindo. Rekomendasi tersebut bertujuan menjaga keselamatan pekerja, mata pencaharian masyarakat, dan keberlangsungan aktivitas UMKM.
Selain pengamanan akses, Komisi III meminta Bupati Luwu bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu mengutamakan mediasi sebelum menempuh jalur hukum. Penyelesaian sengketa diharapkan berlangsung secara adil, objektif, dan dapat diterima seluruh pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan klaim kepemilikan, perwakilan masyarakat penggarap Rante Balla, Lukas, mempertanyakan munculnya klaim lahan dari kelompok tertentu sekitar 2020. Menurutnya, ketika kawasan tersebut masih sulit dijangkau pada awal 1990-an, belum ada pihak yang datang mengaku sebagai pemilik.
Sementara itu, Maddika Ponrang menyatakan bahwa kelompok AARB tidak tercatat dalam struktur resmi Kedatuan Luwu. “Keluarga kami yang mengatasnamakan aliansi, atau wadah, dengan kata Anak Adat Rante Balla, itu tidak ada di dalam struktur Kedatuan Luwu,” ujarnya.
Komisi III meminta pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan pemangku adat yang sah memverifikasi dokumen penguasaan lahan secara transparan dan berkeadilan. Pemeriksaan tersebut diminta memperhatikan Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 untuk mencegah tumpang tindih klaim dan penyalahgunaan legitimasi adat.
Komisi III juga meminta Masmindo memberikan kompensasi yang wajar dan proporsional kepada pihak yang dapat membuktikan kepemilikan lahannya secara sah. Empat kesimpulan rapat tersebut ditandatangani Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath, Bupati Luwu Patahudding, dan Kepala Kantor Pertanahan Andi Sufiarma.
